Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mewacanakan revisi Peraturan Badan Pangan Nasional No 6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Kemarin, Senin (22/4/2024), pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun telah menggelar rapat perdana membahas harga gabah di tingkat petani.

Seperti diketahui, dalam aturan yang diterbitkan 30 Maret 2023 itu, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg. Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg. Sementara HPP untuk beras ditetapkan Rp9.950 per kg di gudang Bulog.

HPP ini digunakan Perum Bulog dalam melakukan penyerapan produksi di dalam negeri. Dan biasanya berpengaruh dan menjadi acuan bagi pasar.

“Ada kecenderungan harga GKP menurun, kini rata-rata sudah Rp5.848 per kg. Ini harus didiskusikan kembali. Dan siang hari ini juga, kami akan review kembali harga GKP ini, dan beras juga agar terjaga dengan baik di tingkat produsen. Kita harapkan dapat dikendalikan dengan baik, sehingga inflasi bisa terjaga, sekaligus kewajaran harga di produsen dan konsumen terjaga,” kata Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, ditayangkan akun Youtube Kemendagri, Senin (22/4/2024).

Saat dikonfirmasi lanjut, Ketut mengatakan, dalam rapat review itu, pihaknya mendengar masukan dari para pihak terkait. Meski, imbuh dia, rapat itu belum dapat disebut sebagai dimulainya proses revisi HPP tahun 2023. 

“Kami rapat mendengar masukan dari stakeholder terkait. Baik dari HKTI, KTNA, Perpadi, Kementan (Kementerian Pertanian), Pemda, BPS, juga dari akademisi terkait struktur harga gabah di tingkat petani, penggilingan maupun beras di tingkat konsumen,” katanya.

“Belum (proses revisi). Masih kami diskusikan,” tambahnya. 

Secara terpisah, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mengungkapkan, rapat pembahasan rencana revisi HPP gabah – beras dilakukan di hotel seputaran Cilandak, Jakarta Selatan. Rapat tersebut berlangsung sejak pagi hingga siang hari sekitar pukul 09.00-13.00 WIB, dipimpin langsung oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. 

“Dalam rapat tersebut kami mengajukan usulan kenaikan HPP menjadi Rp7.000 per kg. Dengan begitu baru petani bisa menikmati keuntungan sekitar 25%. Karena, biaya produksi saat ini pun sudah Rp6.000 per kg GKP. Sementara, hari-hari ini, kondisi beras cukup memprihatinkan. Harga gabah sudah turun, dan bisa dibilang bulan depan sudah akhir musim panen raya,” kata Agus kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (23/4/2024). 

Menurutnya, fleksibilitas HPP yang diberlakukan pemerintah untuk musim panen kali ini tak cukup membantu menahan penurunan harga gabah di tingkat petani. 

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan harga beli gabah/ beras yang bisa digunakan Bulog saat menyerap produksi petani di dalam negeri. Kenaikan harga beli itu diharapkan bisa menopang Bulog dalam menyerap produksi petani.

gkp

Keputusan itu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 167/2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024. 

Dengan fleksibilitas itu, harga GKP di tingkat petani yang dalam aturan HPP sebelumnya Rp5.000 per kilogram (kg) naik menjadi Rp6.000 per kg. Lalu harga GKG di gudang Bulog yang sebelumnya Rp6.300 per kg naik menjadi Rp7.400 per kg. Sementara, HPP beras di gudang Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp 9.950 per kg naik menjadi Rp 11.000 per kg.

“Meski ada fleksibilitas HPP, harga di lapangan tak sesuai. Ada gabah yang harganya Rp4.500. Kualitas gabah jadi pembenaran. Padahal, namanya GKP ya kadar airnya tinggi, bisa lebih 12-14%. Apalagi kalau panennya musim hujan. Karena itu, kami mengusulkan HPP ditetapkan HPP baru. Mengingat harga pokok produksi yang kini sudah naik ke Rp7.000 per kg GKP,” papar Agus. 

Menurut Agus, dalam rapat tersebut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi  mengungkapkan, pemerintah memiliki 3 opsi terkait harga gabah petani. 

“Pada prinsipnya pemerintah setuju (merevisi aturan HPP). Kepala Bapanas mengatakan ada 3 opsi. Pertama, fleksibilitas HPP gabah dan beras diperpanjang masa waktunya. Untuk mendorong penyerapan padi petani karena di lapangan masih ada yang belum terserap,” katanya.

“Kedua, merevisi HPP atau membuat HPP baru. Jadi bukan fleksibilitas harga tapi HPP baru,” tambahnya.

Opsi ketiga, kata Agus, pemerintah bisa saja menaikkan fleksibilitas HPP gabah dan beras. 

“Juga yang jadi poin kami adalah mengenai standar kualitas gabah. Karena di lapangan ada pembenaran soal kualitas kadar air, sehingga harganya di bawah fleksibilitas. Nah ini perlu ditetapkan pemerintah seperti apa standardnya,” pungkas Agus.




Rapat Badan Pangan Nasional tentang Reviu HPP Gabah & Beras dan HET Beras. (Dok. SPI)Foto: Rapat Badan Pangan Nasional tentang Reviu HPP Gabah & Beras dan HET Beras. (Dok. SPI)
Rapat Badan Pangan Nasional tentang Reviu HPP Gabah & Beras dan HET Beras. (Dok. SPI)

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan revisi HPP gabah dan beras yang baru. Seiring dengan itu, pihaknya akan tetap mengimplementasikan fleksibilitas HPP gabah dan beras bagi Bulog yang termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 167/2024 sampai dengan 30 Juni 2024 mendatang.

“Fleksibilitas HPP (gabah dan beras) sampai Juni. Tapi sekarang sambil on going (berjalan) pembahasan untuk revisi HPP gabah dan beras,” ujarnya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Harga Beras Pecah Rekor Tembus Rp16.400, Bos Bapanas Ramal Kapan Turun


(dce/dce)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *