Jakarta, CNBC Indonesia – Kembalinya kekuasaan militer telah mendatangkan malapetaka di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan orang telah terbunuh, sementar puluhan ribu pengunjuk rasa pro-demokrasi ditahan.

Saat ini junta semakin brutal, seiring dengan meluasnya pemberontakan di pedesaan. Junta telah melakukan upaya baru dengan memenjarakan para pembangkang serta pria dan wanita yang menolak untuk bergabung dengan pasukannya.

Mereka juga memberikan perlakuan yang semakin mematikan terhadap mereka yang sudah ditahan. Dalam dua bulan pertama tahun ini, lebih dari 100 tahanan tewas, baik karena penyiksaan atau penelantaran, kata kelompok hak asasi manusia dan mantan tahanan.

Menurut mereka, kondisi di penjara-penjara yang dikelola militer semakin memburuk, dengan para tahanan tidak diberi makanan, sanitasi dan layanan kesehatan yang layak, dan menghadapi penyiksaan yang mengerikan.

“Sejak bulan November, kondisinya semakin buruk,” kata Myar Reh, seorang aktivis mahasiswa pro demokrasi yang dibebaskan dari penjara di Negara Bagian Karenni pada bulan Januari, dikutip dari The New York Times, Sabtu (6/4/2024).

Reh telah ditahan selama hampir tiga tahun.

“Mereka meninju wajah saya, memukul saya dengan bagian genggaman pistol. Seluruh tubuhku berlumuran darah. Mereka juga mengancam akan menembak kepala saya, dan menembakkan peluru tajam di samping kepala saya.”

Jenderal Zaw Min Tun, juru bicara militer, tidak menanggapi permintaan komentar.

Pada bulan Februari, pihak militer mengumumkan wajib militer, sebagai tanda bahwa mereka bersikap defensif. Perintah tersebut dapat digunakan sebagai dalih oleh militer untuk melancarkan kampanye penangkapan baru bagi siapa pun yang menolak wajib militer yang menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara.

Junta mengatakan akan mulai membersihkan penjara dan membebaskan ribuan tahanan. Namun kebebasan seperti itu kemungkinan besar hanya bersifat sementara. Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa tahun lalu, junta memberikan “amnesti” serupa, namun tidak lama kemudian menangkap kembali banyak dari mereka yang dibebaskan.

Salah satu kelompok hak asasi manusia, Myanmar Witness, mengatakan bahwa mereka telah mempelajari foto-foto satelit yang menunjukkan bahwa seluruh kompleks penjara baru sedang dibangun, dan bahwa gedung-gedung baru dibangun dekat penjara-penjara yang ada.

Bagi mereka yang masih berada di tangan militer, penahanan bisa berakibat fatal. Ko Yar Shin, 43, yang dipukuli di penjara dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan tepat waktu, meninggal karena luka-lukanya pada bulan Januari. Hal itu diungkapkan Yayasan Hak Asasi Manusia Monland, sebuah kelompok pro demokrasi dari etnis Mon di Myanmar.

Kata Yayasan tersebut, Ko Pyae Phyo Aung, 31, yang menderita penyakit perut yang tidak diketahui penyebabnya, juga meninggal pada bulan Januari dalam keadaan yang sama.

Keduanya ditangkap oleh junta karena memprotes peraturan tersebut. Mereka termasuk di antara hampir 120 pembangkang yang tewas dalam tahanan militer dalam dua bulan pertama tahun ini. Ini merujuk data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Burma), yang melacak penahanan dan menggunakan nama lama Myanmar.

Jika dibandingkan, ada sebanyak 602 kematian serupa pada tahun lalu. Menurut kelompok tersebut, sejak kudeta pada Februari 2021, lebih dari 1.500 orang tewas dalam penahanan junta.

Rezim saat ini, katanya, telah menyiksa puluhan tahanan hingga tewas. Diperkirakan lebih dari 20.000 orang masih berada dalam tahanan junta, sementara jumlah korban tewas warga sipil telah melampaui 4.500 orang.

Militer yang berkuasa, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah lama dikenal karena mengebom warga sipil, menggunakan mereka sebagai tameng manusia, menganiaya kelompok minoritas seperti etnis Rohingya, dan menyiksa aktivis pro-demokrasi. Militer itu secara singkat memungkinkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di bawah Daw Aung San Suu Kyi untuk berbagi kekuasaan sebelum mengambil alih kekuasaan penuh lagi tiga tahun lalu.

“Militer di Burma tidak pernah berhenti menggunakan penyiksaan selama puluhan tahun keberadaannya sebagai sebuah institusi,” kata U Bo Kyi, sekretaris gabungan A.A.P.P.

“Saya disiksa oleh militer ketika saya ditangkap dan dijatuhi hukuman sebagai tahanan politik pada pemberontakan tahun 1988.”

Militer kini menghadapi tantangan terbesarnya sejak kudeta. Meskipun pemberontak telah meraih kemenangan signifikan dan masih harus dilihat apakah aliansi tersebut dapat menggulingkan junta, namun tanggapan militer sudah jelas.

Pada bulan November, pemberontak menyerang posisi militer di Loikaw, ibu kota Negara Bagian Karenni, dan menguasai sebagian besar kota tersebut. Beberapa pasukan junta mundur ke kompleks penjara demi keamanan.

Mereka “mengambil sisa makanan kami,” kata Saw Eh Htaw Nay Sweet, 27, yang dibebaskan pada bulan Februari.

“Saat itulah kondisinya mulai memburuk. Dan karena kami adalah tahanan politik, mereka memperlakukan kami dengan buruk. Hampir tidak ada makanan bersih sama sekali, seperti makan makanan kucing.”

Konflik bersenjata di Loikaw juga memberikan bahaya baru bagi para tahanan.

“Tahanan politik merasa seperti mereka adalah sandera atau perisai manusia, yang digunakan oleh militer dengan mengorbankan nyawa mereka,” Mr. Bo Kyi dari A.A.P.P.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Pemberontakan di Tetangga RI Memanas, Militer Mulai Kewalahan


(fsd/fsd)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *